SuaraPendidikanJabar.Com - Lebak - Relawan Pembela Masyarakat (RPM) menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Dinas PUPR dan Kantor Bupati L...
SuaraPendidikanJabar.Com-
Lebak - Relawan Pembela Masyarakat (RPM) menggelar aksi demontrasi di depan Kantor Dinas PUPR dan Kantor Bupati Lebak, Rabu (7/5/2025).
RPM menyikapi Jalan rusak parah berlubang di sekitar Kota Rangkabsitung juga Jalan Kota yang ditambal paving blok.
Mereka menilai, hal tersebut menunjukan kegagalan Dinas PUPR Lebak dalam pembangunan Infrastuktur jalan serta kurang pekanya terhadap keselamatan warga khususnya pengendara roda dua.
"Jalan Rusak berlubang dan Jalan yang ditambal Paving Blok itu adalah jalan akses menuju kantor Bupati Lebak, dan padahal jalan itu sering dilintasi oleh Kepala Dinas PUPR, tapi kenapa kok malah seoalah-olah dibiarkan dan tidak diperbaiki. Tentu menurut kami itu hanya menghambur-hamburkan anggaran saja,"tegas Imam Apriyana dalam orasinya.
Kata Imam, Jalan yang rusak dan berlubang di sekitar Kota Rangkasbitung mencerminkan Kepala Dinas PUPR Lebak gagal dalam pengelolaan anggaran infrastuktur khususnya di bidang Jalan.
Padahal, anggaran yang digelontorkan sangat pantastis hingga miliaran rupiah, bahkan untuk anggaran pemeliharaan diketahui mencapai Rp 8 Miliar untuk tahun 2024.
"Pertanyaan kami, kemana anggaran sebesar itu direalisasikannya. Untuk itu, kami minta APH memeriksa secara menyeluruh realisasi anggaran PUPR tahun 2023-2024 secara terbuka ke Publik,"ujarnya.
Sementara itu, Firdaus Lingkar meminta Bupati Lebak segera mencopot kepala Dinas PUPR dan mengevaluasi secara menyeluruh.
"Kami minta Bupati Lebak segera copot Kepala Dinas PUPR karena kami menilai mereka telah gagal dalam penyelenggara anggaran infrasturktur khususnya Jalan. Kami juga minta Bupati Lebak mendorong Inspektorat untuk memeriksa secara khusus realisasi anggaran tahun 2024 tersebut. Kami minta dibuka ke Publik," katanya.
Daus juga mengaku akan secara intens melakukan aksi unjuk rasa bahkan mempersiapkan Laporan Pengaduan untuk segera dilakukan pemeriksaan.
"Kami akan terus menerus melakukan aksi unjukrasa sebelum tuntutan kami dipenuhi. Bahkan kami akan meminta BPK dan KPK untuk turun Ke Kabupaten Lebak memeriksa realisasi anggaran di Dinas PUPR Lebak tahun anggaran 2023-2024,"tandas Daus.
Lanjut, Daus sudah berkordinasi dengan tim khusus RPM untuk menyiapkan masa yang lebih besar melanjutkan aksi jilid II di PUPR dan Kantor Bupati Lebak.
"Kita persiapkan semuanya, kita akan konsisten mengawal persoalan di Dinas PUPR Lebak sampai tuntas,"katanya.
Tidak ada komentar