Lebak,- Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel merupakan pilar utama dalam mewujudkan Good Governance (tata kelola pemerintahan ya...
Lebak,- Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel merupakan pilar utama dalam mewujudkan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Sebagai instansi pemerintah daerah, Dinas Pendidikan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bersikap terbuka terhadap pengawasan masyarakat serta membuka ruang dialog formal, terutama mengenai penggunaan anggaran negara/daerah.
Peristiwa ingkar janji secara sepihak terkait agenda audiensi oleh Kepala Bidang (Kabid) TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, H. Sahril, terhadap DPC Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Lebak memicu sorotan publik. Audiensi tersebut sedianya dilaksanakan untuk mengklarifikasi dugaan permasalahan dalam pelaksanaan proyek revitalisasi gedung SDN 1 dan SDN 2 Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Isu mendasar yang dipertanyakan meliputi transparansi anggaran, proses pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2SP), hingga tidak dilibatkannya pekerja/masyarakat lokal dalam pengerjaan proyek tersebut.
Penundaan dan pembatalan audiensi tanpa alasan yang transparan mencerminkan belum optimalnya keterbukaan publik serta komitmen pelayanan ASN di tingkat daerah.
Rumusan Masalah:
Bagaimana tindakan penundaan/pembatalan sepihak audiensi oleh pejabat publik ditinjau dari perspektif Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN)?
Bagaimana implikasi pengabaian dialog publik tersebut terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)?
Apa solusi serta langkah strategis yang harus diambil untuk menyelesaikan permasalahan transparansi proyek revitalisasi sekolah di Kabupaten Lebak?
Tujuan Penulisan:
Mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika ASN dan asas keterbukaan informasi dalam kasus audiensi Dindik Kabupaten Lebak.
Menganalisis dampak dari tertutupnya ruang komunikasi antara pejabat publik dan elemen media/masyarakat.
Memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan mutu pelayanan publik dan tata kelola anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
Ringkasan Fakta Peristiwa:
Subjek Terkait: H. Sahril (Kabid TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak).
Pihak Pelapor/Pengkritik: Jajang (Ketua DPC GWI Kabupaten Lebak).
Lokasi Objek Permasalahan: SDN 1 & SDN 2 Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak.
Akar Isu Substansial:
Transparansi penggunaan dan pengelolaan anggaran revitalisasi sekolah.
Kejelasan tata cara pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah (P2SP).
Pengabaian potensi lokal karena pekerja proyek diduga didatangkan seluruhnya dari luar daerah.
Bentuk Pelanggaran Kinerja: Pejabat publik ingkar janji terkait jadwal audiensi yang telah disepakati bersama (hari Jumat) tanpa memberikan alasan sah atau transparan.
Analisis Tinjauan Kode Etik dan Disiplin ASN:
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta penerapan Core Values ASN BerAKHLAK, seorang pejabat publik diwajibkan memenuhi aspek:
Akuntabel: Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, serta menepati janji dan komitmen kerja.
Orientasi Pelayanan: Memberikan pelayanan yang cepat, solutif, ramah, dan tidak mengulur-ulur waktu (maladministrasi).
Pengabaian janji audiensi tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk pelanggaran etika perilaku dan komitmen pelayanan publik, yang berpotensi mencederai reputasi instansi pemerintah di mata masyarakat.
Analisis Terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP):
Hak Atas Informasi (Pasal 4): Masyarakat dan pers memiliki hak untuk memperoleh informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan proyek pemerintah.
Kewajiban Badan Publik (Pasal 7): Badan publik wajib menyediakan informasi yang benar, akurat, serta tidak menyesatkan atau menutup-nutupi proses pengelolaan anggaran daerah/negara.
Sikap menunda, menghindari, atau enggan menemui perwakilan masyarakat/pers terkait klarifikasi proyek revitalisasi sekolah terindikasi bertentangan dengan prinsip transparansi publik yang diamanatkan undang-undang.
Analisis Masalah Substansi Proyek Revitalisasi:
Selain masalah komunikasi, dua poin utama proyek yang perlu diawasi meliputi:
Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal: Penggunaan pekerja dari luar daerah tanpa melibatkan warga sekitar berpotensi mengurangi dampak positif ekonomi (multiplier effect) bagi masyarakat setempat.
Transparansi Pembentukan P2SP: Pembentukan panitia pembangunan harus dilakukan secara transparan untuk mencegah adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dan potensi penyelewengan dana.
Kesimpulan:
Sikap ingkar janji terkait agenda audiensi oleh Kabid TK/SD Dindik Kabupaten Lebak menunjukkan lemahnya komitmen terhadap pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip etika kepegawaian ASN, tetapi juga memicu prasangka publik terkait transparansi pengelolaan anggaran proyek revitalisasi di SDN 1 dan SDN 2 Margatirta.
Saran dan Rekomendasi:
Pemerintah Kabupaten Lebak (Bupati / Inspektorat): Melakukan pemeriksaan dan pembinaan etika disiplin terhadap pejabat terkait atas indikasi pengabaian pelayanan publik.
Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak: Membuka kembali jadwal audiensi resmi dan transparan secara tertulis untuk memberikan klarifikasi menyeluruh terkait proyek revitalisasi sekolah di Cimarga.
Pihak GWI / Elemen Masyarakat: Memanfaatkan mekanisme resmi permohonan informasi publik hingga mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI) apabila hak atas informasi publik terus diabaikan.
Tidak ada komentar